Program Jamsostek | FS PKSI JAK-SEL

Jamsostek untuk Tenaga Pendidik Swasta dan Honorer

Jaminan kesehatan dengan jamsostek untuk tenaga honor di sekolah swasta masih perlu diperhatikan. Dari sekian banyak sekolah swasta, ternyata masih banyak ditemukan tidak adanya jaminan tenaga kerja bagi para pengajar di sekolah swasta.

Terdapat 4 macam jaminan yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia).

Berbeda dengan TASPEN, ASABRI dan ASKES yang diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil, JAMSOSTEK adalah program jaminan sosial berdasarkan funded social security, didanai oleh peserta dan terbatas pada para masyarakat pekerja di sektor formal yaitu karyawan-karyawan perusahaan swasta, namun tidak termasuk di dalamnya pekerja-pekerja sektor informal seperti wiraswasta dan industri rumah tangga. Dalam meningkatkan jumlah kepesertaannya, PT. JAMSOSTEK terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan tentang beberapa undang-undang terkait tenaga kerja, misalnya UU jaminan sosial dan tenaga kerja, UU kesehatan, dan UU ketenagakerjaan serta mempromosikan program-programnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan program renovasi rumah. Sosialisasi ini penting mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat pekerja atas haknya sebagai peserta JAMSOSTEK.

Sebagai wujud peran serta dalam upaya pencerdasan bangsa, PT JAMSOSTEK (Persero) menyelenggarakan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan. Konkretnya, DPKP ini berupa pemberian beasiswa prestasi bagi anak tenaga kerja peserta Jamsostek dalam jangka waktu 12 bulan, dengan rincian Tingkat SD -SLTP Rp 150.000,-/ bulan dan Tingkat SLTA – Perguruan tinggi sebesar Rp 200.000,-/ bulan. Akumulasi penyaluran dana beasiswa anak pekerja JAMSOSTEK dari tahun 2006 – 2010 telah mencapai Rp. 96,505 miliar kepada 132,825 anak di 121 Kantor Cabang JAMSOSTEK. Tahun 2011 ini PT JAMSOSTEK memecahkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia dalam penyerahan beasiswa senilai Rp29,4 miliar bagi 12.250 pelajar dan mahasiswa anak dari peserta JAMSOSTEK.

Namun perlu diingat, masih ada pilar pendidikan yang belum menikmati jaminan sosial baik dari JAMSOSTEK maupun dari ketiga jaminan sosial lainnya, yaitu tenaga pendidik honorer dan tenaga pendidik swasta. Mereka tidak mendapatkan jaminan sosial karena tidak berstatus PNS dan tidak memiliki payung hukum yang jelas. Dalam Undang Undang (UU) nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan tunjangan kemaslahatan pemerintah baru disediakan untuk guru-guru PNS.

Saat ini pemerintah mengeluarkan tunjangan fungsional untuk guru swasta Rp.250.000/bulan, namun jumlah tersebut dirasa masih terlalu kecil. Menurut data yang ada di Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) saat ini jumlah tenaga pendidik swasta di Indonesia mencapai 700 ribu orang. Terjadinya penambahan guru ini cukup menggembirakan karena memperlancar proses belajar mengajar. Namun dikuatirkan jumlah yang besar ini ini akan berpengaruh pada program tunjangan guru swasta yang biasanya diberi pemerintah, dengan kata lain nilai tunjangan yang diterima guru berkurang dari biasanya karena jumlah pembaginya lebih besar. Oleh karena itu, apabila pemerintah belum menaikkan status mereka menjadi tenaga pendidik negara, selayaknya ada jaminan sosial bagi tenaga pendidik meliputi jaminan layanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Kondisi lebih parah dialami oleh guru di perbatasan dan daerah karena sulitnya mendapat tunjangan. Ada 400 guru Kabupaten Nunukan (Kalimantan) yang bertugas di perbatasan RI-Malaysia dan hanya 8 orang di antaranya yang mendapatkan tunjangan. Di Pulau Marore, perbatasan RI-Filipina para guru perlu lebih dari 2 tahun menunggu tunjangan seperti yang dijanjikan pemerintah pada tahun 2009 lalu. Sementara sejumlah guru yang mengajar di Senaning, perbatasan Indonesia – Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sempat melakukan aksi mogok mengajar karena tertundanya pembayaran tunjangan guru perbatasan tahun 2011. Kasus-kasus tersebut di atas menjadi ironis dengan niat pemerintah untuk memperkuat pendidikan di daerah perbatasan.

Tak jauh beda nasibnya, guru honorer di Indonesia belum berkesempatan mendapatkan tunjangan ataupun jaminan sosial. Bahkan besaran gajinya sangat variatif di tiap daerah, bahkan antara yayasan berbeda di daerah yang sama. Tidak semua guru honorer beruntung mendapatkan gaji sama atau diatas standar upah minimum. Meskipun pada tahun 2010 telah dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan penghentian rekruitmen tenaga honorer, namun kenyataannya masih banyak tenaga honorer yang tersisa. Tahun 2011 jumlah tenaga honorer di Indonesia adalah 67ribu, diantara adalah guru. Menurut data Persatuan Guru Republik Indonesia pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.000 orang. Kemudian, pada 2012 jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS mencapai 720.000 orang. Tampaknya gelar pahlawan tanpa tanda jasa semakin lekat pada guru-guru honorer.

Dimana posisi JAMSOSTEK dalam hal ini ? Sebagai upaya mendukung kemajuan pendidikan nasional dan meningkatkan kecerdasan bangsa dengan memberikan dukungan langsung pada upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan keluarganya diharapkan langkah ke depan PT JAMSOSTEK dapat meningkatkan kepesertaan dari tenaga-tenaga pendidik non PNS. Untuk itu PT JAMSOSTEK akan banyak memerlukan penyesuaian terkait status guru swasta dan honorer yang masih abu-abu dan terkait besaran gaji dan honor yang sangat variatif. PT. JAMSOSTEK harus gencar melakukan sosialisasi program-program jaminan ke yayasan-yayasan pendidikan swasta maupun sekolah negeri yang masih mempekerjakan guru honorer serta melakukan “negosiasi” dengan menggandeng Pemerintah maupun Yayasan untuk menentukan bentuk program yang sesuai untuk tenaga pendidik swasta dan honorer, khususnya guru.

Tak ada pekerja yang dirinya berharap sakit atau meninggal. Namun risiko seperti itu dipastikan akan terjadi kepada pekerja apapun dan dimanapun. Oleh karena itu semua sepakat bagaimana dapat mengurangi beban risiko kecelakaan, sakit dan meninggal itu, baik kepada dirinya maupun kepada keluarganya.

Tidak terkecuali insan-insan media massa. Tugas-tugas yang diemban oleh para wartawan seringkali berisiko tinggi. Komisi perlindungan jurnalistik, CPJ, dalam setiap laporannya menyatakan profesi wartawan dibanyak negara terkadang sangat tidak aman. Berbagai ancaman membayangi gerak-gerik mereka. Mulai penyensoran berita, ancaman penangkapan, intimidasi, hingga pembunuhan.

Kekerasan yang banyak terjadi terhadap wartawan itu membuktikan bahwa profesi ini sangat berisiko. Risiko mengalami kecelakaan kerja dan tertimpa musibah, termasuk dibunuh atau terbunuh dalam tugas sangat besar.

Atas nama memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (people right to know), wartawan harus berada di medan perang, berada ditempat terjadinya gempa bumi atau tsunami, dan ditempat merebaknya pandemic penyakit seperti flu burung, flu babi atau HIV/AIDS yang berpotensi terhadap kesehatan dirinya, bahkan ketika meliput kondisi seperti kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Koja yang dapat mengancam keselamatan si wartawan. Profesi wartawan tidak memiliki jam kerja yang jelas. Mereka sering bertugas pada malam hari atau berada di daerah hitam sehingga menjadi sasaran empuk preman atau menjadi korban kejahatan.

Kondisi ini seharusnya dihindari oleh perusahaan agar tidak merugikan pekerja pers tersebut dalam bentuk jaminan keamanan berupa jaminan sosial sebagai kompensasi dari tugas-tugasnya. Idealnya, kepada wartawan harus diadakan perlindungan berupa asuransi atau jaminan sosial tenaga kerja, seperti diikutkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Pekerja yang berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja, termasuk insan pers, wajib mendapat perlindungan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Itu sudah kewajiban perusahaan pers untuk mengasuransikan wartawannya.


Setidaknya, itulah yang terangkum dari tulisan para wartawan dalam buku yang bertajuk, Jamsostek Katup Penyelamat Pekerja. Buku yang dirangkum dari kompilasi pemikiran para praktisi, tokoh pers atau pimpinan pers dan wartawan para pemenang Jamsostek Journalism Award dimaksudkan mengoptimalkan sosialisasi peran Jamsostek di masyarakat.

Kekuatan buku ini terletak pada keterlibatan para penulisnya dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Berbagai pengalaman di lapangan diangkat menjadi bukti bagaimana pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat. Pengalaman sejawat mereka seperti (alm) Michael Ferdin, (alm) Mochamad Guntur Syafullah, (alm) Anak Agung Prabangsa dan (alm) Suherman yang meninggal saat bertugas memberikan kesan yang kuat bagi para wartawan bahwa Jamsostek sangat berperanan dalam mengatasi risiko sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan, apa yang akan dialami para keluarga wartawan ini andaikata mereka tidak menyertakan dirinya ke Jamsostek. Keluarga ini telah kehilangan kepala keluarga sekaligus pencari nafkah.

Selain bercerita tentang pengalaman para sejawat wartawan yang gugur bertugas namun telah diikutsertakan dalam program Jamsostek, buku ini juga mendedah ketidaksiapan sebagian besar tenaga kerja dalam menghadapi masa krisis, termasuk kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja, karena belum diikutsertakan oleh perusahaan tempat si pekerja dalam program Jamsostek. Selain itu buku ini juga memberikan masukan untuk Badan Penyelenggara program Jamsostek termasuk diantaranya mengoptimalkan peran Jamsostek dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, menambah peserta lewat layanan prima, efektifitas penegakan hukum untuk mendongkrak kepesertaan jamsostek, juga ada masukan seandainya memungkinkan PT. Jamsostek (Persero) melakukan terobosan dengan memberikan Jaminan Pengangguran bagi setiap peserta Jamsostek. Selain untuk meringankan beban pekerja yang terkena PHK, program Jaminan Pengangguran diyakini mengandung Marketing Value yang tinggi bagi PT. Jamsostek (Ebenezer Simanjuntak)

Agung Andika Chandra

SMS/WhatsApp  :  0896 5317 2890

Call  :  0812 9070 7936

Email  :  agungac.sms@gmail.com

Facebook  :  http://www.facebook.com/agung.andika.chandra